EDITORIAL AWAL TAHUN 2008

Kawan-kawan pembaca,

MEMASUKI TAHUN 2008 sejumlah peristiwa penting terjadi disekitar kita. Dipenghujung 2007, di Bali, sejumlah orang yang concern dengan perubahan iklim berkumpul dalam United Nations Climate Change Conference. Sayangnya, negara-negara industri maju masih belum menunjukkan komitmen menghadapi perubahan iklim yang semakin ekstrim. Sejumlah aktivis lingkungan dari Canada contohnya. Mereka mencemooh delegasi asal negara mereka yang berangkat dengan mandat untuk menghasilkan kesepakatan yang ”lemah”.

Memasuki Januari, sejumlah bencana alam kembali melanda Indonesia. Banjir dan tanah longsor menghiasi head line media massa. Apa boleh buat sepertinya becana sudah “dipermaklumkan” di Negara ini.

Perhatian media massa segera berubah tak kala mantan penguasa Orde Baru, H.M Soeharto dilarikan ke Rumah Sakit karena beberapa organ tubuhnya gagal berfungsi. Sejumlah mantan pejabat di masa Orba lalu angkat bicara. Mereka meminta pemerintah segera ”mengampuni” Soeharto. Alasannya : Rasa Kemanusiaan.

Debat publik dan pro kontra bermunculan di mana-mana. Sejumlah orang yang dulu ”menderita” dibawah rezim Orba, menolak pemberiaan maaf itu. Bagi kelompok ini, pembantaian 2 juta orang Indonesia di tahun 1965-1966 tidak bisa diabaikan begitu saja . Hmmm..

***

Dalam kesempatan ini, team editorial mempublikasikan dua artikel yang ditulis Firman Hamidi. Artikel pertama Firman, menggangkat issu alokasi dana pendidikan. Melalui artikel ini Firman mencoba membuka mata kita bahwa kebijakan elite negara belum berpihak kepada rakyat. Pendidikan yang seharusnya bisa ”difasilitasi” secara maksimal, tapi di Indonesia itu tidak terjadi. Elite negara lebih mengutamakan sektor yang lain.

Dalam kasus yang sama, kita bisa melakukan perbandingan dengan Cuba misalnya. Di negara Fidel Castro itu pendidikan disediakan dengan gratis. Mari kita simak artikel Hariadi Sudjono, mantan duta besar RI untuk Cuba (untuk artikel lengkapnya klik : disini). Dalam artikel itu, Sudjono menggambarkan Cuba dengan utuh. Dia menceritakan keadaan yang berbeda dari yang biasa kita dengar tentangan negara sosialis itu.

"Di bawah pemerintahan Castro, pembangunan nasionalnya dititikberatkan pada pemeliharaan kesehatan dan pendidikan. Dua hal yang merupakan kebutuhan mendasar rakyat di negeri itu. Hasilnya, penyediaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan terus maju sehingga keduanya merupakan fasilitas gratis bagi semua rakyat Kuba (hanya orang asing yang dikenai pembayaran). Namun, rakyat Kuba yang tak dikenai pembayaran mendapat perlakuan yang sama baiknya dengan orang asing yang membayar mahal.”

Kembali pada artikel yang ditulis Firman. Apa yang terjadi di Indonesia adalah kebalikan dari Cuba. Di Indonesia, watak elite negara belum berorientasi sebagai public servant (pelayan masyarakat). Elite negara masih berlaku sebagai penguasa yang harus dilayani. Maka tidak mengherankan jika kebijakan elite pun jauh dari rakyat. Untuk membaca artikel firman silahkan klik : disini.

Artikel ke dua Firman bertutur tentang penguasaan asing terhadap aset Indonesia. Artikel sederhana ini cukup mengelitik untuk dibaca. Artikel Firman “menampar” kesadaran intelektul tentang kepemilikan kita terhadap bangsa dan negara ini. Firman mau mengatakan,” Kalau rumah kita sudah punya orang lain, buat apa kita mengaku sebagai sebuah bangsa.”

Ada yang menarik ketika final Asian Idol di gelar di Jakarta beberapa waktu lalu. Hady Mirza, Idol asal Singapura muncul menjadi pemenang. Pada hal sejumlah juri, tidak menjagokan Hady Mirza. Tapi karena model penilaian berdasarkan jumlah sort massage service (sms). Apa boleh buat, Mike asal Indonesia yang dijagokan banyak orang harus mengaku kalah kepada Hady Mirza.

Sejumlah spekulasi segera bermunculan. Kemenangan Hardy dihubungkan dengan Temasek corp., perusahaan telekomunikasi asal singapura, yang menguasai sejumlah perusahaan sejenis di Indonesia. Ada dugaan, Temasek memborong semua sms untuk mendongkrak kemenangan kontestan asal Singapura itu. Sepertinya Temasek tidak rela Singapura kalah di Indonesia.

Walau Firman tidak menulis tentang Hardy Mirza dan Temasek Inc., namun artikel “Bangsa Ini Punya Siapa?” layak untuk dibaca dan diberikan apresiasi (untuk lebih lengkap klik : disini).

Akhirnya, kami mempersilahkan kawan-kawan semua memberikan penilaian akhir untuk kedua artikel itu. Terima kasih untuk Firman Hamidi yang dari jauh dari yogyakarta, telah meluangkan waktunya untuk menulis kedua artikel diatas.

Dari belahan pulau yang berbeda, saya mewakili team editoral CEFIL 19 mengucapkan selamat membaca. Semoga bermanfaat..

Jabat Erat,

EDITOR

www.cefil19.co.cc

http://cefil19.blogspot.com

19cefil@gmail.com

BANGSA INI MILIK SIAPA ??

Oleh FIRMAN HAMIDI

BETAPA tidak punya harga dirinya bangsa ini, segala sektor di bangsa ini sudah dikuasai asing.

Setelah Freeport dan Exxon ternyata penjualan asset masih berkelanjutan, dan sama sekali tidak menguntungkan Indonesia.

Seperti di sektor komunikasi . Padahal sektor ini begitu “vital” buat kehidupan kita. Bagaimana pula ceritanya kalau sistem komunikasi kita
dikuasai asing ?

Masih terngiang ditelinga kita, bagaimana satelit Indosat yang note bene hasil keringat anak bangsa, dikuasai oleh Singupra. Ini adalah “kesalahan” yang sempurna dari rezim Megawati.

Akibatnya, negara ini dengan mudah dikontrol oleh Singapura. Bisa kita bayangkan bagaimana pertahanan bangsa ini, bila semua sistem komunikasi pertahanan yang menggunakan satelit tersebut diketahui (dan pasti diketahui) pihak asing.

Tidak kalah “konyolnya” dengan dengan rezim Megawati ketika SBY menerima kontrak kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Singapura pada Desember 2007 di Bali (Pertemuan Rahasia). Dalam kesepakatan tersebut Indonesia memberikan ruang untuk latihan perang Singapura. Lokasinya di sebagian pulau Sumatra. Celakanya, Singapura berhak mengajak pihak ketiga dalam latihan perangnya (misalnya Amerika Serikat dan sekutunya) dan lebih parahnya lagi, latihan perang itu"BOLEH MENGGUNAKAN PELURU TAJAM".

Apa yang didapatkan Indonesia? Indonesia diberikan peralatan persenjataan golongan menengah kebawah. Jelas ini adalah perjanjian yang tidak fair kalau bukan perjanjian ”bodoh”.

Walau sudah ditentang. Pemerintah sepertinya tidak mau menyerah. Ibarat pepatah lama anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Perhatikan bagaimana kerasnya usaha pemerintah untuk meng-gol-kan kerjas sama ”konyol” itu."Kita punya ruang mereka punya uang," kata Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono.

Suka tidak suka, inilah kenyataan di bangsa ini. Kita masih bermental jongos alias babu alias pembantu. Kita rela menjual “harga diri” demi keuntungan segelintir orang.

Perlu diketahui pula : 99% sektor komunikasi telah dikuasai asing, 65% sektor ekonomi telah dikuasai asing, 95% sektor pertanian telah dikusai asing. Lantas pertanyaan kita semua,”Bangsa ini milik siapa?” (***)

Firman Hamidi, aktivis asal Jogja, kini aktif sebagai pegiat jurnalisme radio.

ALOKASI DANA PENDIDIKAN

Depdiknas Mengaku Tidak Punya Kendala Realisasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen.

Oleh FIRMAN HAMIDI

YOGYAKARTA- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengaku pihaknya tidak memiliki kendala apa pun untuk merealisasikan Anggaran Pendidikan sebesar 20% seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hanya saja Depdiknas melihat saat ini negara belum mempunyai uang untuk bisa segera memenuhi kewajiban tersebut.

“Lho kalau Depdiknas ya gak ada kendala dong. Hanya saja negara memang belum punya uang kok. Untuk membayar bunga hutang saja susah kok,” ungkap Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Prof Suyanto PhD, usai membuka Lomba Prestasi dan Kreatifitas Siswa SLB se Indonesia di GOR UNY Yogyakarta.

Di sisi lain Suyanto justru menyatakan bahwa anggaran pendidikan untuk tahun 2007 lalu tidak turun seperti yang banyak disampaikan beberapa kalangan. Besarnya anggaran pendidikan untuk tahun ini kata Suyanto masih debatabel dan tengah digodok bersama DPR.

“ Anggarannya belum disahkan kan. Angkanya masih debatabel dan masih digodok,” kilah Suyanto.

Menurut Suyanto mengenai anggaran pendidikan memang terus akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Depdiknas berupaya meningkatkan prasarana dan penunjang lain untuk mengantisipasi anggaran pendidikan yang belum mencapai 20% tersebut.

Suyanto menegaskan prinsipnya Depdiknas tidak menginginkan ada anak usia pendidikan dasar sembilan tahun yang tidak bisa sekolah atau justru dipekerjakan. Ia mencontohkan peran Depdiknas menggratiskan biaya sekolah untuk siswa sekolah SD-SMP yang menelan biaya sebesar 18 Trilyun.

“ Untuk sekolah gratis itu sekitar 18 T. Belum untuk beli buku bagi mereka secara gratis bisa sampai 8 trilyunan. Selain itu untuk renovasi gedung-gedung sekolah yang rusak misalnya kita-kira hampir 200 trilyun lho,” tuturnya.

Ketika disinggung mengenai kenaikan gaji PNS dengan anggaran pendidikan menurut Suyanto hal itu tidak ada hubungannya. Sebab kenaikan gaji 20% bagi PNS tidak dihitung dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. “ Oh lain itu. 20% itu khan di luar gaji dan biaya kedinasan,” kata Suyanto.

Dengan dasar liputan diatas, kita bisa melihat negara masih belum bisa memprioritaskan suatu hal yang bermanfaat bagi bangsa ini. Kebijakan Negara masih berkutat pada kepentingan elite. Yang untung pun tak jauh-jauh dari Boshowa, Bakrie dan Washington. (***)

Firman, aktivis asal Jogja, saat ini menjadi pegiat jurnalisme radio. Artikel ini ditulis dalam liputan dengan Satria Nugraha, wartawan Trijaya.

SELAMAT NATAL & TAHUN BARU

Team Editorial www.cefil19.co.cc dan Keluarga Besar CEFIL 19 mengucapkan:

Selamat Natal 25 Desember 2007
dan
Tahun Baru 1 Januari 2008

Bila Bola Menjadi Yang Utama, apa kata dunia ?

Oleh ARI KRISMERI

GAWANG tim nasional kebobolan 7 angka pada pertandingan Pra-Piala Dunia 2010 tersebut. Wouw…fantastis. Inilah prestasi persepakbolaan nasional yang konon katanya menelan dana sampai miliaran rupiah. Bila itulah prestasi tim nasional lalu bagaimana dengan prestasi tim lokal?

Kita sering menyaksikan terjadinya tawuran antarsuporter klub, wasit yang tak becus mengomandani pertandingan, jual beli point, perang tanding antar pemain pada saat laga dan yang sangat fantastis adalah kasus yang sedang hangat-hangatnya menyita perhatian semua pihak, Sang Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid yang juga terpidana korupsi tidak mau legowo untuk turun tahta, melepas jabatan yang telah beberapa tahun dipegangnya. Kasus yang terakhir dianggap begitu hebatnya, sehingga FIFA harus turut campur memberikan petisi. Itulah mendung yang masih melingkupi wajah persepakbolaan negeri ini. Sepakbola yang notabene adalah olah raga yang paling merakyat di Indonesia . Namun, juga yang paling banyak menguras uang rakyat dengan pengalokasian APBD untuk membiayai klub di daerah.

Terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.59 Tahun 2007 jo surat edaran Mendagri No 900/2677/SJ, tertanggal 8 November tentang penggunaan APBD untuk klub, memberikan angin segar bagi seluruh komponen rakyat, terkecuali kelompok yang berkepentingan dengan sepak bola. Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tersebut diharapkan pengalokasian dana APBD sesuai dengan tuntutan pembangun daerah. Sehingga rakyat berharap semakin dekatlah kesejahteraan bagi mereka. Tidak seperti yang terjadi selama ini, miliaran rupaih dana APBD masuk ke kantong klub hanya untuk membiayai operasional klub yang tak kunjung mengukir prestasi. Namun, bagi para pemangku kepentingan sepak bola terutama di daerah, Permendagri tersebut dianggap sebagai bencana yang akan menghancurkan dunia sepak bola tanah air. Sebab klub tidak lagi mendapat suntikan dana APBD yang memang semestinya di gunakan untuk kepentingan rakyat.

Pengalokasian dana untuk klub sepak bola sekitar 1,5 % dari total anggaran APBD 1 triliun rupiah atau sekitar 8 miliar rupiah pertahun. Kisaran dana sebesar itu dianggap terlalu membebani rakyat yang masih berada di pusaran buruknya situasi ekonomi, tingkat penganguran yang tinggi dan masih banyak lagi persoalan rakyat yang musti ditangani dengan segera.

Majunya kepala daerah sebagai ketua umum klub saja sudah membuat cemburu rakyat. Berapa banyak waktu yang seharusnya digunakan kepala daerah untuk menangani permasalahan rakyat tersita hanya untuk mengurusi klub, berapa dana yang dikeluarkan dari APBD hanya untuk membiayai akomodasi sang kepala daerah untuk menyaksikan pertandingan di luar kota . Seperti saat pertandingan di Yogyakarta , dengan rela dan senang hatinya menyaksikan pertandingan. Atau ini dianggap sebagai rekreasi sang Kepala Daerah ?

Pada pertemuan yang diprakarsai oleh WH, Wali Kota Tangerang pada hari Kamis, 12 November 2007 di Balai Kota Tangerang, Ruang Akhlaqul Karimah Pada Jam 21.00 WIB, yang dihadiri puluhan pemangku kepentingan persepakbolaan menghasilkan kesepakatan untuk menuntut perubahan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 tersebut. Dengan tuntutan yang demikian santernya, berarti sepak bola dianggap lebih berharga dari apapun. Lalu bagaimana dengan cabang olah raga lainnya? Sedemikian hebatnyakah perhatian yang diberikan?

Bila dana APBD yang dialokasikan untuk pembiayaan sepakbola mengenai sasaran dalam artian berbanding lurus dengan prestasi yang dihasilkan, mampu mengharumkan nama bangsa, mengukir sejarah mengagumkan atas nama Bangsa Indonesia dikancah internasional, maka rakyat dengan senang hati meski dalam keadaan susah akan mendukung sepenuhnya. Namun, bila yang terjadi adalah makin terpuruknya dunia sepak bola dalam negeri masihkah rela rakyat dirampok uangnya hanya untuk sepak bola?

Penggunaan APBD selama ini lebih banyak untuk membeli pemain asing, memperkaya mereka dengan alasan mereka akan mampu mengukir prestasi bagi masing- masing klub. Inilah gaya Pengukiran Prestasi Instan para pejabat sepak bola kita. Bila saja dana APBD lebih digunakan untuk memberdayakan pemain lokal, meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga akan ada motivasi untuk terus berkarya, menjaring pemain junior untuk dipersiapkan menjadi pemain bintang maka itu akan lebih mengena daripada membeli pemain asing yang harus mengeluarkan dana ratusan juta rupiah hanya untuk satu pemain saja. Sebaiknya memang harus dirubah sistem persepakbolaan daerah. Saya kira banyak anak negeri yang mumpuni namun tidak mendapat tempat untuk berkembang.

Tak ada kata lain selain harus berbenah, melihat ke dalam hati untuk berinstropeksi diri dan berkarya bagi bangsa tercinta.

Ari Krismeri, Mahasiswa peduli perubahan yang tinggal di Tanggerang, Banten.