Inggris diteror anak sendiri

Oleh ERIX HUTASOIT

JUMAT (29/6) yang lalu kita menyaksikan melalui media eletronik, sebuah bom mobil nyaris meledak di London, Inggris – United Kingdom (UK). Sehari kemudian atau Sabtu (30/6) giliran Bandara Glasgow, Skotlandia – UK menjadi sasaran teror. Sebuah mobil yang berisi penuh bahan bakar menabrak salah satu sudut bandara terpadat didunia itu. Rentetan teror ini seolah menjadi ‘welcome present’ (hadiah selamat datang) kepada Gordon Brown, Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru.

Tidak ada hentinya aksi teror melanda bekas pusat British Empire itu. Masih kuat dalam ingatan kita bagaimana rentetan bom menyerang London pada 7 Juli 2005. Beberapa bom meledak pada areal transportasi publik di ibukota Inggris itu. Hasilnya, lima puluh dua orang harus kehilangan nyawa secara tragis dan sia-sia.

Akan tetapi aksi teror ini sedikit ‘membingungkan’ karena pelakunya warga negara Inggris sendiri. Mereka lahir dan tumbuh besar di negeri itu (Inggris). Bahkan mereka tidak pernah ke luar negeri. Fenome ini diulas singkat oleh Harian Analisa dalam kolom Tajukrencana Senin (2/7). Inilah yang membuat kita tiba pada satu pertanyaan,”Mengapa Inggris bisa diteror ‘anak’ sendiri?”

Dari pengalaman saya selama menetap di Inggris, kemunculan teroris dari dalam negeri (home –grown terorist) bukan tanpa sebab. Setidaknya ada dua contoh alasan yang dapat saya ajukan. Pertama, rekatan sosial warga Inggris yang di kenal sebagai British Culture ternyata di bangun diatas pondasi yang rapuh. Kedua, segregasi (pemisahan) antar komunitas yang masih terjadi, sangat mendukung terbangunnya rasa kebencian dan kecurigaan yang luar biasa (fobia). Mari saya jelaskan.

British Culture yang masih rapuh

Jika Anda berjalan-jalan di pusat kota atau pusat perbelanjaan Inggris, maka dengan mudah Anda melihat ratusan bahkan ribuan manusia dari pelbagai suku bangsa dan warna kulit tumpah ruah di sana. Jangan terkejut pula jika ada warga Inggris yang mengklaim Karee (masakan khas India) sebagai British Food (makanan Inggris). Ya itulah Inggris yang diversity (beragam). keberagaman itu yang dengan bangga disebut warga Inggris sebagai British Culture (budaya Inggris).

Pemerintah Inggris juga getol mengkampanyekan keberagaman ini sebagai indentitas bangsa. Dana besar dikucurkan untuk mendukung program-program seperti ini. Perusahaan jasa perjalanan wisata ikut pula mengusung keberagaman untuk menarik wisatawan ke Inggris. Begitu pula lembaga kebudayaan dan pendidikan Inggris, menggunakan icon-icon multikulturisme untuk menjual produk-produk pendidikan di negeri itu. Berbagai paket kunjungan di kemas untuk menunjukkan British Culture yang sebenarnya.

Tapi ada kenyataan yang berbeda yang saya lihat selama menetap di Inggris. Saya perhatikan British Culture yang dibangun dan dibangga-banggakan itu ternyata masih rapuh dan menyisakan persoalan-persoalan. Setidaknya pada level kehidupan sehari-hari. Diversity (keberagaman) ternyata belum dipraktikan sebagaimana cita-cita mulianya. Ada dua contoh yang bisa saya ajukan.

Pertama, persoalan nasionalisme. Masih terjadi diskriminasi bagi keturuan pendatang oleh warga ‘asli’. Seperti di Indonesia, anak-anak pendatang etnis Tionghoa yang sudah lahir di sini, kerap dianggap bukan bangsa Indonesia. Kalaupun ‘diterima’ anak-anak itu tetap dilabeli sebagai ‘keturunan’. Begitu pula di Inggris, anak-anak pendatang (imigran) tetap dianggap “Non British” sekalipun anak-anak itu sudah lahir di Inggris dan menjadi warga negara Inggris.

Pada praktiknya pelabelan British dan non Britsih tidak lepas dari rasialisme yang masih marak di Inggris. Label British dianggap hanya milik warga ‘asli’ yang berkulit putih. Untuk keturunan pendatang, misalnya India, mereka tetap saja digelari India Heritage (keturunan India). Perlakuan sebagai warga negara kelas dua seperti ini tentulah menyakitkan. Apalagi untuk anak-anak, perlakuan diskriminatif pasti membawa kesan mendalam. Kesan-kesan itu yang kemudian mempengaruhi masa pertumbuhan mereka.

Kedua, Britsih Culture dipraktikkan dalam standart ganda. Kedatangan imigran (pendatang) ke Inggris tidak lepas dari kebutuhan negara itu akan ‘tenaga kerja dengan upah murah.’ Akan tetapi para pendatang ini, datang tidak sendirian, mereka juga membawa budaya aslinya ke Inggris. Para pendatang itu kemudian diminta melepaskan budaya yang mereka bawa karena dianggap tidak mencerminkan British Culture. Disinilah standart ganda itu kemudian terjadi. Kehadiran pendatang sebagai pekerja upah murah di terima, namun budaya yang mereka bawa ditolak.

Misalnya pendatang dari Pakistan yang bekerja di sektor pertanian, pabrik, kesehatan dan pertukangan. Selain bekerja di Inggris, mereka juga mempraktikkan hidup mengelompok, menjalankan ritual agama dengan ketat, mendidik anak-anak mereka sesuai agama dan budaya. Praktek-praktek inilah yang kemudian diminta untuk ditinggalkan. Pendatang ‘dipaksa’ untuk berbaur dan mengadopsi dengan gaya hidup warga Inggris kebanyakan. Alasannya sederhana,”This is UK.”

Kerapuhan British Culture sebagai rekatan/ikatan sosial akhirnya terbukti pasca serangan 11 September di Amerika Serikat (AS). Peristiwa itu memicu sentimen anti Islam (Islamophobia) meningkat secara drastis. Keberagaman yang selama ini di bangun seolah lenyap digantikan rasa curiga yang berlebihan.

British Broadcast Company (BBC) mencatat sepanjang tahun 2001 hingga 2003, jumlah warga Muslim yang diperiksa berdasarkan UU Anti Terorisme 2000 meningkat sampai 302% sementara warga kulit putih dan kulit hitam yang dihentikan aparat keamanan untuk diperiksa meningkat 118%. (BBC, 24/11/2004).

Survei yang dilakukan BBC tahun 2004 menyebutkan Inggris adalah negara pertama yang diserang fobia Islam sejak Tragedi 11 September. Sampai-sampai, kaum Muslim usia kerja menyembunyikan identitas mereka agar tidak ditolak saat mencari pekerjaan. Dan BBC melalui surveinya membuktikan, hanya 9 persen Muslim yang menggunakan nama aslinya diterima bekerja.

Sedang The Guardian menyebut, fobia Islam di Inggris semakin menggila sejak bom London 7 Juli 2005. Ia merujuk pada hasil survei Open Society Institute, bahwa 32 persen Muslim mengalami diskriminasi di bandara Inggris karena agamanya dan 80 persen Muslim Inggris pernah mengalami pelecehan karena agama

Sebanyak 1,7 juta Muslim Inggris, melontarkan keluhannya karena selalu menjadi target interogasi dan penangkapan yang dianggap tak adil. Bahkan penangkapan itu tak didasarkan pada bukti namun hanya karena mereka Muslim atau menyandang nama Muslim. Ini berlaku setelah terjadinya serangan bom di sistem transportasi bawah tanah pada tahun lalu (Republika, 1/9/2006).

Meski demikian, berdasarkan data yang ada, sejak 2000 polisi Inggris telah menangkap lebih dari 700 Muslim. Penangkapan dilakukan berdasarkan undang-undang anti terorisme. Hanya sedikit dari mereka yang kemudian diajukan ke pengadilan namun sebagian besar ditangkap tak berdasarkan bukti yang benar dan akhirnya mereka dilepaskan.

Di tambah lagi aksi mematai-matai pelajar dari Asia, Arab dan Afrika yang belakangan ini terbongkar. Semakin meneguhkan perasaan tidak menyenangkan bagi kalangan warga keturunan. Menurut saya, keadaan – keadaan seperti inilah yang memicu tumbuhnya terorisme dari dalam negeri sendiri (home-grown terrosist).

Segregasi Komunitas

Segregrasi (pemisahan) antar komunitas juga menjadi persoalan serius di Inggris. Segregasi ini tidak hanya membuat jarak antar komunitas berjauhan, namun secara pasti turut menambah rasa kebencian dan permusuhan. Ujung-ujungnya berakhir dengan diskriminasi yang kemudian di balas dengan aksi teror.

Mari kita simak hasil penelitian Lancaster University`s Departement of Religious Studies. Penelitian yang berjudul Burnley Project ini bertujuan menyusun program dialog antar agama dikalangan pelajar. Termasuk untuk mendekatkan komunitas-komunitas yang terpisah di Burnleyborouh, Inggris.

Seorang penulis, Safa Suling Tan, menuliskan Interim Report of Burnley Project itu dalam artikel enam kolom itu berjudul “Muslim Youth a lot more racially tolerant than Whites.” Artikel itu dipublikasikan di The Muslim News, nomor 210 edisi Jum`at, 27 Oktober 2006.

Safa menulis Burnley Project di gelar dua tahun mulai Agustus 2005 sampai Juli 2007. Dalam praktik penelitian digunakan metodologi perbandingkan. Murid yang berlatar belakang Muslim keturunan asia (Muslim student of asia heritage) dibandingkan dengan murid Kristen yang berkulit putih (white Christian) dan murid yang bukan keturunan British (non British counterpart).

Perbandingan bertujuan melihat sejauh mana remaja di Inggris dapat menerima perbedaan (receptive to diversity) dan lebih mau merangkul perbedaan tanpa merasa bahwa identitas mereka terancam atau berada di bawah.

Proses tanya jawab di gelar pertengahan musim panas tahun lalu (2006). Wawancara dilakukan terhadap 435 pelajar yang mayoritas berusia 15 tahun. Terpilih tiga sekolah menengah atas (high school). Dua terletak di Blackbrun dan satu di Burnley. Adapun alasan pemilihan sekolah tersebut karena sekolah itu menerima pelajar berdasarkan persentase agama dan budaya yang berbeda.

Sekolah pertama (sekolah A) berlokasi di Burnley. Sekolah ini eksklusif bagi anak kulit putih (white pupils) dan berasal dari keluarga berpendapatan rendah. Umumnya mereka tinggal di wilayah yang terkenal dengan tingkat kejahatan tinggi dan anti untuk bersosialisasi (anti – social berhaviour). Dari sana didapatkan fakta bahwa remaja di situ memiliki potensi menjadi rasis dan tertutup pada perbedaan budaya.

Sekolah kedua (sekolah B) berlokasi di Blackbrun dengan latar belakang siswa dari sosial ekonomi yang sama. Tidak seperti sekolah A, disekolah B hampir 96 persen pelajar berasal dari keturunan Asia, seperti India dan Pakistan, serta mayoritas beragama Islam.

Sekolah ketiga (sekolah C) juga berlokasi di Blackbrun. Alasan pemilihan sekolah ini karena pelajarnya lebih beragam. Dimana 73 persen adalah keturunan kulit putih (White British) dan 27 persen keturunan asia (Asian Heritage). Di sekolah ini semua pelajar disatukan dan belajar dalam ruang yang sama.

Hal yang paling mengejutkan, menurut Safa Suling Tan, dari penelitian itu adalah fakta – fakta yang berhubungan dengan tujuan Burnley Project. Yaitu : 86 persen pelajar di sekolah B bersedia mendengarkan pendapat dari agama yang berbeda, sedangkan di sekolah A hanya 50 persen yang mengatakan hal serupa. Hampir 30 persen pelajar di sekolah A percaya bahwa satu RAS lebih superior dari RAS yang lain, di sekolah B ditemukan hanya 11.3 persen yang setuju dengan hal itu, sedangkan di sekolah C sebesar 18.5 persen ; kemudian 76 persen pelajar di sekolah B merasa nyaman bekerjasama dengan pelajar dari agama berbeda untuk menciptakan komunitas yang lebih baik, sedangkan di sekolah A hanya 29 persen.

Lebih lanjut di sekolah A ditemukan fakta hampir 50 persen pelajar mengatakan tidak penting untuk menghormati agama yang berbeda ; hampir 33 persen menyatakan tidak penting untuk berteman dengan kelompok yang berbeda agama dan budaya ; 66 persen percaya kepada kebebasan untuk (tidak) memilih agama ; dan 25 persen menyatakan tidak penting untuk menunjukkan rasa toleransi terhadap kelompok yang berbeda pandangan.

Sedangkan di sekolah C didapatkan fakta, 34 persen pelajar mendukung kerjasama antar agama. Dengan analisa yang lebih dalam, didapatkan hanya 3 persen pelajar muslim yang tidak setuju dengan dialog antar agama (Interfaith Dialogue). Sedangkan untuk pelajar Kristen terdapat 26 persen yang tidak setuju dengan dialog antar agama.

Dari fakta – fakta diatas kita dapat melihat bahwa segregasi antar komunitas menjadi salah satu kontributor penambahan aksi – aksi teror. Keengganan kelompok mayoritas untuk berintegrasikan dengan kelompok lain, secara pasti pula memicu peningkatan kadar ketegangan antar komunitas.

Kesimpulan Penutup

Dari analisis diatas, ada beberap kesimpulan dan saran yang dapat dilakukan pemerintah Inggris untuk mereduksi (mengurangi) home-grown teorrist tadi.

Pertama, Pemerintah Inggris harus arif menerima konsekuensi dari kebijakan liberalisasi perdangangan terutana sektor jasa dan tenaga kerja yang mereka terapkan. Pemerintah Inggris tidak dapat menghalangi apalagi melarang para pendatang untuk tidak membawa akar budayanya ke Inggris. Karena akar budaya itu telah melekat dalam diri para imigran dan akar budaya itu telah menjadi panduan hidup (guide of life) bagi mereka.

Kedua, Pemerintah Inggris juga harus pula konsisten mempraktekkan British Culture sebagai diversity (keberagaman). Salah satu contoh kasus adalah komentar Jack Straw`s tentang penampilan perempuan Muslim. Saya coba mengutip Headline The Muslim News yang menurunkan berita tentang itu, “Jack Straw`s, Labour MP for Blackbrun and Leader of the House of Common, said he believed covering faces could make community relations more difflicut. He said wacthing facial ekpressions was an important part of contact between people. Straw said he asked Muslim women meeting him at his consticuency sugeries to remove their veil as he felt “uncomfortable”.”

Komentar Jack Straws tadi tidaklah mencerminkan semangat keberagaman. Meminta satu kelompok mengubah ‘budayanya’ hanya karena orang lain merasa tidak nyaman (uncomfortable), jelas kurang tepat di bumi yang mengakui keberagaman sebagai identitasnya. Seharusnya tokoh-tokoh politik seperti Straw bisa lebih sensitif.

Ketiga, Walau payung hukum tentang anti diskriminasi dan rasialisme sudah ada di Inggris. Akan tetapi pada praktiknya tindakan diskriminasi dan rasialis masih terjadi di Inggris. Di sinilah peran Pemerintah Inggris untuk terus mensosialisasikan dan menegakkan aturan-aturan itu.

Keempat, kebijakan politik luar negeri Inggris kerap menuai protes. Salah satunya adalah keputusan Tony Blair, PM Inggris waktu itu, untuk menyerang Irak dengan dalih nuklir. Belakangan isu nuklir itu tidak terbukti dan Inggris dihujani aksi teror terus-menerus. Ini saat tepat bagi Gordon Brown untuk segera menarik pulang pasukannya. Setidaknya, melalui penarikan ini sentimen anti Inggris bisa berkurang.

Tanpa perubahan yang fundamental dalam kebijakan Pemerintahan Inggris, mustahil aksi teror dapat di hentikan. Hanya dengan dukungan penuh dari wargalah, terorisme dapat di lawan. Tanpa itu, Inggris hanya akan terus-menerus diteror anak sendiri. ***

Erix Hutasoit, pernah menetap di Birmingham, United Kingdom (UK).

Petani, nasib mu kini ...

Oleh : Mufidah (Blitar)

Penulis tinggal di Blitar dan aktif dalam advokasi petani.

Sabtu (16/6/07) salah satu radio swasta Blitar membahas pertumbuhan ekonomi Cina yang fantastis. Terutama di bidang pertanian. Saat ini Cina tercatat sebagai negara pengimpor beras terbesar ke-3 di dunia. Petani Cina juga tergolong petani makmur. Sederet prestasi itu mendongkrak ‘kredebilitas’ Cina yang selama ini diremehkan lantaran berideologi komunis. Ideologi yang dianggap sederajat dengan barbarian dan kanibalisme serta dikodratkan untuk miskin.

Lalu apa kabar Indonesia? Negara agraris dimana 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian. Tapi justru sangat lambat perkembangannya. Pada tahun 2005 saja, pertumbuhan sektor pertanian tidak sampai 5 persen. Padahal pemerintahan SBY-JK sudah mencanangkan Revitalisasi Pertanian. Hasilnya (?)

Pemerintah memang jagonya berwacana. Mari kita simak ‘arahan’ Wakil Presiden RI, Jusut Kalla: “ Indonesia harus swasembada beras pada tahun 2008. Swasembada beras hanya mungkin terjadi jika petani mampu meningkatkan produksinya sebesar 20 persen.” Itu diutarakan JK ketika berada di Chengdu, Sichuan, Chin. Kehadiran JK disana untuk menandatangi kerjasama pembangunan pusat Hibrida terintegrasi Departemen Pertanian RI dengan Republik Rakyat Cina (RRC).

Terus terang saya pesimis dengan target 20 persen itu. Alasan saya, pertama penyusutan lahan pertanian yang terjadi secara drastis tentulah berkorelasi dengan tingkat produksi. Lahan sedikit, produksi juga sedikit. Penyusutan Ini imbas dari program pengalihan lahan (konversi) untuk di ubah menjadi pemukiman, pusat bisnis, perkantoran dan seterusnya. Saat ini saja, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat dari 8,9 juta hektar luas total sawah. Hampir 40 persen atau 3,099 juta hektarnya akan dikonversi melalui tata ruang wilayah (RTRW). Ditambah lagi banyak kasus sengketa lahan yang belum terselesaikan. Jelas ini akan membuat petani semakin sulit untuk mengakses lahan.

Kedua, pemanasan global. Konsentrasi CO2 di atmosfer yang kian bertambah menyebabkan perubahan iklim yang tidak menentu. Petani yang tidak ‘ikut-ikutan’ menyumbang emisi gas CO2, tapi harus pula menanggung resiko akibat pemanasan global. Perubahan iklim yang tidak menentu, kekeringan yang berkepanjangan dan pola hujan yang tidak tertebak lagi secara pasti membantu menurunkan produktivitas pertanian.

Ketiga, perdagangan bebas. Kebijakan AOA (Agreement on agriculture) yang mempromosikan liberalisasi perdangan hasil pertanian, betul-betul memukul petani Indonesia. Produk asing yang membanjiri pasar domestik menyebabkan hasil pertanian kita ‘kalah’ di pasaran. Bayangkan saja, beras asal Vietnam yang berlayar dari seberang laut sana, masih bisa dijual dibawah harga beras lokal. Akibatnya harga beras lokal jatuh dan pendapatan petani berkurang dratis.

Keempat, kebijakan pemerintah yang tidak memihak petani. Pertumbuhan produksi beras yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga untuk mengamankan ketersediaan pangan, pemerintah harus mengimpor beras. Bulan September 2006 sebanyak 210.000 ton, kemudian pada bulan Januari-Februari 2007 sebanyak 500.000 ton.

Siswono Yudo Husodo, Ketua HKTI mengatakan impor beras merupakan kegagalan pemerintah dalam manajemen produksi dan distribusi beras. Impor tidak akan terjadi jika Bulog membeli beras sampai volume 3 juta ton saat panen raya.

Ini memang dilematis, jika pemerintah tidak mengimpor beras maka ketersediaan pangan terancam. Tidak itu saja, harga beras akan terus melonjak. Ini tentu akan memberatkan rakyat. Disisi lain, impor beras tidak bisa dipungkiri, pasti akan merugikan petani pula.

Keluarnya PP No. 7/2003 tentang perubahan status kelembagaan bulog dari lembaga non departemen menjadi Perum menambah rumit ’urusan’ perberasan nasional. Dengan menjadi Perum, maka bulog mempunyai dua fungsi yaitu antara public servic dan komersil. Pada pratiknya kehadiran Bulog tidak ada beda dengan pedagang. Akibatnya tugas mulia Bulog untuk menyeimbangkan harga serta menjamin stock beras, dikalahkan niat untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi selisih harga.

Kelima, rendahnya posisi tawar petani. Petani kesulitan karena tidak punya jalur pemasaran sendiri, akibatnya petani menggunakan sistim tebang jual. Dengan sistim ini sebanyak 40 % dari hasil penjualan panenan padi menjadi milik tengkulak. Apalagi pada praktiknya ketika musim panen tiba, tengkulak masih meminta bagian 50 % dari hasil keuntungan bersih petani. Alasannya karena harga gabah dan beras sedang jatuh. Petani tidak punya pilihan lain selain menjual hasil ke tengkulak, jika menjual hasil panen sendiri, maka biaya angkut dan transportasi ditanggung sendiri oleh petani dan itu tidak sedikit. Sekali lagi ini terjadi karena posisi tawar yang lemah.

Semakin mahalnya biaya produksi pertanian, juga menjadi masalah vital bagi petani. Kelangkaan pupuk, menyebabkan melambungnya harga pupuk di pasaran, bahkan harga pupuk jenis ZA bisa mencapai Rp. 120.000-150.000/kg. Belum lagi jika musim kemarau tiba membuat petani kesulitan untuk mendapatkan air dan kalaupun ada air, petani harus membelinya untuk keperluan irigasi sawah

Land reform sebagai jalan

Revitalisasi pertanian yang dicanangkan pemerintah akan efektif jika dilengkapi pemberian tanah kepada rakyat (land reform). Tanah-tanah ini akan menjadi alat produksi yang kelak akan memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa. Tapi, tidak cukup sekadar land reform. Pemerintah harus pula merevisi kebijakan tata ruangnya sehingga konversi lahan persawahan bisa dikendalikan.

Rangsangan kredit lunak dengan bunga rendah dipastikan bisa mendongkrak produktivitas pertanian. Landasan hukum untuk itu sudah ada yaitu INPERS No. 6/2007 tentang kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Tinggal implementasinya saja yang masing mengawang-awang. Jika kebijakan itu segera diimplementasikan, tidak mustahil swasembada beras yang dicita-citakan itu bisa terwujud dalam waktu satu atau dua tahun kedepan.

Pemerintah juga harus berani main ‘keras’ diranah internasional. Pemerintah harus berani mendesak negara-negara industri untuk menurunkan pembuangan gas emisinya. Ini penting untuk menghindari perubahan iklim yang lebih ekstrim lagi. Selain itu, pemerintah harus pula mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan (sustainable development).

Untuk menjamin tidak terjadinya permainan harga, pemerintah harus memastikan Bulog bekerja secara maksimal. Fungsi stabilisator harga dan ketersediaan barang harus benar-benar dilakukan. Semua itu harus dikerjakan diatas prinsip “Demi kesejateraan rakyat” bukan di atas logika untung rugi. Karena negara dan bangsa ini bukan barang dagangan yang bisa dijual seenaknya.

Kalau bukan negara ini yang 'melindungi' petaninya, jadi siapa lagi ? Perlindungan atau proteksi terhadap pertanian bukanlah seruan moral bagi pemerintah. Tapi mutlak sebagai kewajiban negara. Sekali lagi, melindungi petani itu tugas negara.***

Dari Mafia Berkley di Indonesia sampai Los Chicago Boys di Cile : Satu kebetulankah ? (2)

lanjutan....

Cile ‘mencontek’ Indonesia

PASCA tumbangnya Soekarno yang anti kapitalisme, hampir dipastikan tidak ada lagi kekuatan penghalang bagi masuknya paham ekonomi (kapitalisme) itu ke Indonesia. Jenderal Soeharto lewat Orde Baru (Orba) memilih logika ‘ekonomi pasar’ sebagai jalan pembangunan. Sederet ekonom-cum ditugasi menyusun cetak birunya.

Sederet ekonom itu merupakan Jebolan dari AS yang di kenal sebagai “Tim Widjojo”. Oleh akitivis pro demokrasi, tim inilah yang kemudian dijuluki “Mafia Berkley”. Anggota tim yang dipimpin oleh Widjojo Nitisastro ini adalah Mohammad Sadli, Ali Wardhana, Emil Salim, Radius Prawiro, Subroto. J.B. Sumarlin, Suhadi Mangkusuwondo, Adrianus Mooy dan Saleh Afif.

Seperti kata Sadli,"Kelompok dosen FE-UI ini sejak 1957 menjalin kerjasama dengan TNI lewat Seskoad (Sekolah Jenderal) di Bandung, tempat Soeharto pernah menjadi siswa pada 1952….. Jenderal Soeharto lalu memborong seluruh tim sebagai pembantunya ketika menyusun pemerintahan." Pada 1967, Ali Wardhana, misalnya, menjadi Menteri Keuangan, Widjojo Nitisastro menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Radius Prawiro menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan Sadli, sendiri, menjadi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam memajukan ekonomi nasional, Tim Widjojo mengusung keyakinan bahwa hanya melalui pasar bebas, hanya dengan cara mengintegrasikan diri ke dalam kapitalisme, bangsa Indonesia bisa sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Kata Emil Salim, pengintegrasian ke dalam kapitalisme itu merupakan jalan yang "rasional," sebagai lawan dari konsep membangun ekonomi nasional yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang dianut oleh rejim Soekarno, yang tidak rasional.

Secara lebih konkret, menurut ekonom Rizal Ramli, kebijakan ekonomi yang diusung oleh Tim Widjojo berisi empat strategi utama: (1) kebijakan anggaran yang ketat dan penghapusan subsidi; (2) meliberalisasi keuangan; (3) meliberalisasi industri dan perdagangan; dan (4) melakukan privatisasi.

Segera setelah bangunan kekuasaan Orba terkonsolidasi, hasil kerja Tim Widjojo mulai membuahkan hasilnya. Inflasi yang pernah mencapai angka 600 persen berhasil ditarik hingga di bawah angka dua digit. Investasi asing berkembang pesat, dan pada saat yang sama, bantuan dari IMF dan Bank Dunia mengucur deras.

Setelah terjadi lonjakan harga minyak dunia pada 1970an, performa ekonomi betul-betul mengkilap. Tim Widjojo inipun memperoleh kehormatan tak terkira sebagai arsitek ekonomi Orba. Sukses ekonomi ini membuat Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam deretan “the Asian Economic Miracle.” Pada titik inilah, figur-figur ini seolah menjelma seperti dewa, yang tutur kata dan lakunya menjadi perlambang dan digugu oleh generasi sesudahnya (Coen Husain Pontoh, Tim Widjojo, IndoProgress, 2007).

Sukses Jenderal Soerharto kemudian ‘dicontek’ Jenderal Augusto Pinochet. Arief Budiman dalam Cile dan Indonesia Saling Belajar, menuliskan itu. “Ketika Jenderal Soeharto melakukan kudeta terselubung terhadap Soerkarno pada 1966, alasannya adalah untuk mencegah berkuasanya komunisme di Indonesia. Jenderal Pinochet menggunakan alasan yang sama ketika melancarkan kudeta terhadap Presiden Allende pada tahun 1973. Pinochet sadar benar akan persamaan ini, sehingga kudeta Cile diberi nama sandi “Operasi Jakarta”.” (Arief Budiman, Ibid, hal.437).

Tetapi, jika secara politik Pinochet sukses, tidak demikian secara ekonomi. Ia gagal merestorasi kembali bangunan ekonomi kapitalis yang coba dihancurkan Allende. Sektor ini seperti “terra incognita” bagi angkatan laut yang diserahi tanggung jawab mengurusinya. Satu-satunya patokan adalah mengganti seluruh kebijakan ekonomi yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah Allende.

Saat itulah Pinochet ‘teringat’ strategi ekonomi ‘seniornya’ (Jenderal Soeharto) yang diurusi ekonom jebolan AS. Rejim militer Cile akhirnya juga menerima uluran tangan dari sekelompok ekonom jebolan AS, di bawah bimbingan profesor Milton Friedman dan Arnold Harberger dari Chicago School of Economics. Para ekonom yang terdiri dari 25 sampai 30 orang ini, kemudian terkenal dengan sebutan Los Chicago Boys atau the Chicago Boys.

Dalam waktu singkat, kelompok ini menduduki jabatan-jabatan strategis. Sergio de Castro, dekan fakultas ekonomi Universitas Katolik Chile, yang dianggap sebagai pemimpin kelompok the Chicago Boys, diangkat sebagai menteri keuangan (1974-1982); Pablo Baraona menjadi menteri ekonomi (1976-1979); Álvaro Bardón menteri ekonomi (1982-1983); Hernán Büchi menteri ekonomi (1979-1980); dan selanjutnya menteri keuangan (1985-1989); Robert Kelly menteri ekonomi (1978-1979); Fernando Léniz menteri ekonomi (1973 - 1975); Emilio Sanfuentes sebagai penasehat ekonomi di Bank Sentral; Juan Villarzú menjabat sebagai direktur anggaran; dan Jorge Cauas sebagai menteri perumahan (1975).

Pada bulan Maret 1975, kelompok ini menggelar seminar ekonomi yang mendapat perhatian luas media nasional. Dalam seminar tersebut, mereka memaparkan proposal penyelamatan ekonomi Cile melalui program pengetatan radikal, yang disebut shock treatment atau terapi kejut.

Dalam proposal tersebut dicantumkan serangkaian program seperti pengurangan drastis suplai uang dan pengeluaran pemerintah, privatisasi pelayanan-pelayanan pemerintah, deregulasi pasar besar-besaran, dan liberalisasi perdagangan internasional.

Segera setelah seminar tersebut, pemerintah Cile meluncurkan program pemulihan ekonomi (Economic Recovery Program/ERP). Fase pertama dari kebijakan terapi kejut ini adalah mereduksi suplai uang dan pembelanjaan pemerintah, yang diikuti dengan pemotongan inflasi hingga level yang bisa diterima.

Namun demikian, kebijakan ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dari 9.1 menjadi 18.71 persen antara 1974 dan 1975. Selain itu pula, seluruh program pemulihan ekonomi ini dilakukan ditengah-tengah tidak adanya demokrasi.

Di sinilah peran Pinochet yaitu mendukung dan merepresi seluruh tantangan yang menghambat kerja-kerja the Chicago Boys. Buruh dan sektor rakyat miskin lainnya dipaksa menerima program terapi kejut ini di bawah todongan senapan.

Pada pertengahan 1976, ekonomi Cile mulai membaik. Dan sejak 1978 hingga 1981, hasil dari program terapi kejut ini menggembirakan pemerintahan Pinochet dan dunia internasional. Friedman menyebut sukses ekonomi Cile sebagai the economic miracle, sementara IMF dan Bank Dunia menjadikan sukses Cile sebagai contoh yang pantas bagi negara berkembang lainnya.

Investasi dan bantuan asing mengucur deras ke Cile, meningkat tiga kali lipat antara 1977 hingga 1981. Sekitar 507 perusahaan negara yang dibangun sebelum atau selama pemerintahan Allende, sukses diprivatisasi menjadi tersisa 27 (Coen Husain Pontoh, The Chicago Boys, Worldpress, 2006).

Akhir tragis dari dua cerita sukses ini.

Lima belas tahun kemudian pasca kudeta berdarah kepada Presiden Allende. Rezim Pinochet tumbang juga. Melalui sebuah referendum diakhir 1980an, rakyat Cile menolak dilanjutkannya pemerintahan militer. Pinochet pun dipaksa ‘lengser’ dari jabatan presiden.

Tumbangnya rezim ini tak jauh akibat kerjanya yang buruk. Terlebih pada sektor ekonomi. Prestasi the Chicago Boys yang selama ini dipuja-puji ternyata dibangun diatas pondasi yang rapuh bahkan fiktif.

Steve Kangas mencatat, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Cile bersifat artifisial atau fiktif alias tidak riil. Antara 1977 dan 1981, 80 persen pertumbuhan Cile terjadi di sektor ekonomi yang tidak produktif seperti pasar dan jasa keuangan. Sebagian besar praktek spekulasi ini telah melambungkan tingkat suku bunga hingga mencapai 51 persen pada 1977. Prestasi yang tertinggi di dunia saat itu.

Lalu, bagaimana dengan komposisi struktur sosial? Ketimpangan pendapatan di Cile merupakan yang terburuk di kawasan itu. Pada 1980, 10 persen penduduk kaya menikmati 36,5 persen pendapatan nasional. Pada 1989, meningkat menjadi 46,8 persen. Sebaliknya, 50 persen kelompok bawah pendapatan mereka jatuh dari 20.4 menjadi 16.8 persen dalam periode yang sama.

Pendapatan tentu saja bukan satu-satunya ukuran ketimpangan. Produksi harus juga dilihat. Ketika the Chicago Boys meluncurkan program privatisasi, oligopoli terbentuk sangat cepat di hampir semua sektor. Sebagai contoh, di sektor industri kertas dan selulosa, jumlah industri yang bermain di sektor ini hanya ada dua sementara share industrinya mencapai 90,0 persen. Atau di sektor produk-produk hutan, jumlah industri yang berkiprah hanya lima dengan share industrinya sebesar 78,4 persen. (The Chicago Boys, 2006).

Bagaimana dengan Indonesia? Delapan belas tahun setelah Pinoche jatuh, rezim Soeharto mengalami hal serupa. Sebuah gerakan rakyat yang dimotori mahasiwa pro demokrasi berhasil memaksa Soeharto mengundurkan diri.

Tak jauh dari ‘juniornya’ di Cile, ambruknya rezim Soeharto tidak lepas pula dari kinerja buruk di bidang ekonomi. Kapitalisme yang berkembang di masa Orba, yang diarsiteki Tim Widjojo, adalah kapitalisme cangkokkan, kapitalisme yang dibangun di atas timbunan ratusan ribu mayat rakyat Indonesia.

Karena cangkokkan, maka terjadi dua keadaan: pertama, ekonomi Indonesia tidak pernah menjadi ekonomi kapitalis yang maju melainkan, hanya sebagai ekonomi kapitalis yang tergantung: tergantung pada pasar luar negeri, tergantung pada modal asing, tergantung pada utang luar negeri, dan tergantung pada teknologi asing. Keadaan yang kedua, kapitalis-kapitalis yang bertumbuh bukan mereka yang sungguh-sungguh mengabdi pada liberalisme, seperti yang terjadi di Eropa pada abad ke-19.

Kapitalis-kapitalis yang muncul di bawah arahan Tim Widjojo ini adalah para kapitalis yang lemah, oportunis dan pengkhianat. Mereka pada awalnya bukanlah kapitalis, mereka menjadi kapitalis karena posisinya sebagai kelas penguasa (the ruling class). Sebagian dari mereka muncul dari dalam elite birokrasi (birokrat kapitalis), sebagian lainnya muncul dari dalam elite militer (militer kapitalis) dan sebagian yang lain karena kedekatannya dengan Soeharto (kroni kapitalis).

Gabungan antara ekonomi kapitalis yang tergantung dengan kapitalis yang lemah, oportunis dan pengkhianat itu, menyebabkan ekonomi Indonesia langsung bangkrut begitu terjadi krisis pada pertengahan 1997.

Setelah tahun-tahun itu, ekonomi Indonesia sangat sulit untuk kembali pulih (semakin tergantung pada modal asing, semakin tergantung pada utang luar negeri, semakin tergantung pada pasar luar negeri, dan semakin tergantung pada teknologi asing). ''Kita semakin ketinggalan dari segi pendapatan per kapita, distribusi pendapatan paling timpang, stok utang paling besar, dan landasan struktural dan industri yang paling rapuh,'' ujar Rizal Ramli (Tim Widjojo, 2007).

Dari sisi pendapatan per kapita, pada pertengahan tahun 1960-an, GNP perkapita Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Cina nyaris sama yakni, kurang dari $100 per kapita. Setelah lebih dari 40 tahun, GNP per kapita negara-negara tersebut pada tahun 2004 mencapai: Malaysia $4.520, Korea Selatan $14.000, Thailand $ 2.490, Taiwan $14.590, Cina $1500, sedangkan Indonesia hanya sekitar $1.000.

Distribusi pendapatan juga mengalami ketimpangan yang dahsyat. Sebagai contoh, per tahun 1999 jumlah perusahaan di Indonesia sebanyak 36.816.409. Yang tergolong besar sejumlah 1.830 perusahaan (0,01 persen). Yang menengah kecil sejumlah 36.813.588 perusahaan (99,9 persen).

Namun dalam pembentukan PDB (pendapatan Domestik Bruto), perusahaan yang hanya 0,01 persen itu menyumbangkan 40, 64 persen. Sedangkan andil perusahaan menengah kecil yang 99,9 persen itu sebesar 59,36 persen.

Tidak itu saja, perusahaan besar yang menghasilkan PDB sebesar 40,64 persen itu hanya menyerap tenaga kerja sebesar 0,56 persen, sedangkan perusahaan kecil dengan PDB sebesar 59,36 persen mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,44 persen dari seluruh angkatan kerja.

Menurut catatan koalisi anti utang (KAU), per Februari 2004 , kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (IPM) berada di urutan 111 dari 177 negara; jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan nasional sebesar 38.394 ribu orang dan yang memiliki rumah hanya 32,3 persen. Angka pengangguran juga meningkat dari 3.738. ribu orang pada tahun 1994 menjadi 9.531 ribu orang pada tahun 2003.

Bidang pendidikan dan kesehatan tak kalah mengenaskan. Anak-anak usia pendidikan dasar yang bisa menyelesaikan sembilan tahun pendidikan dasar hanya 46,8 persen, angka kematian ibu mencapai 307 orang setiap 100 ribu kelahiran, setiap 1000 kelahiran 35 bayi meninggal (M. Shodiq Ramadhan, Mafia Berkeley dan Cengkeraman Kapitalisme Global di Indonesia, 2006).

Refleksi Penutup

Kembali kepada Sabam Siagian yang mengkritik teori konspirasi David Ransom dengan menulis,“….itu membuktikan, menurut teori konspirasi yang dikembangkan oleh David Ramson, bahwa AS telah merencanakan sejak dini-hari munculnya pemerintahan militer yang anti komunis ditopang oleh sekelompok ahli ekonomi yang dididik oleh AS, supaya perekonomiannya mantap di mana modal AS dan negara-negara Barat terjamin mekar. Ternyata David Ransom tidak akurat dalam penulisannya.”

Dari pemaparan kami sebelumnya. Ada beberapa poin yang bisa ditarik, setidaknya ada lima poin penting, yaitu :

Pertama, merupakan fakta yang sulit dibantahkan bahwa Amerika Serikat (AS) memang terlibat dalam kudeta yang melahirkan rezim militer di Indonesia dan Cile. Tanpa dukungan AS, mustahil kudeta ini dapat berhasil, mengingat kedua presiden yang digulingkan adalah presiden populis.

Kedua, strategi pembangunan yang dipraktekkan di Cile dan Indonesia melalui jalan kebijakan deregulisasi, liberalisasi dan privatisasi. Merupakan paket kebijakan Washington Consesus yang getol dipromosikan AS.

Ketiga, dua tim ekonomi yang membangun pondasi ekonomi Cile dan Indonesia pernah didik di AS dan pendidikan mereka dibiayai oleh lembaga yang bekerja untuk kepentingan AS pula.

Keempat, tesis bahwa keterbukaan ekonomi pada akhirnya melahirkan keterbukaan politik, seperti yang dikampanyekan AS, terbukti gagal pada prakteknya. Demorakrsi yang hendak dibangun di Indonesia tidak pernah terjadi. Rezim Orde Baru malah semakin terbirokratisasi, anti politik, militeristik, teknokratis, konservatif, dan mengusung jargon-jargon hidup harmonis yang didiktekan dengan todongan senjata.

Kelima, rezim militer di kedua negara itu akhirnya ambruk dengan menyisakan persoalan sosial yang luar biasa. Ini membuktikan sistem ekonomi yang ditiru secara ‘paksa’ dari AS terbukti gagal membawa kesejahteraan.

Fakta-fakta ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia dan Cile. Banyak negara-negara yang dikuasai rezim diktator (baik sipil dan militer) mengalami hal yang sama. Dan dipastikan Amerika Serikat (AS) terlibat didalamnya. Sebutlah Argentina, Bolivia, Venezulea sebagai contoh lain.

Inilah yang membuat kami sampai pada kesimpulan. Bahwa sangat sulit untuk menerima ‘kemunculan’ Mafia Berkley sampai Los Chicago Boys sebagai sebuah kebetulan. Lebih tegasnya,”Adalah kesalahan jika teori konspirasi David Ransom dianggap mengada-ada.”

Dari situ pula argumentasi Sabam Siagian yang menyebut Ransom,”….tidak akurat dalam penulisannya.” Kami simpulkan,”Kurang menyakinkan.” Karena itu Sabam perlu melakukan pembuktian lebih dalam dan rinci, agar argumentasinya tidak dianggap emosional dan sektarian.***

Dari Mafia Berkley di Indonesia sampai Los Chicago Boys di Cile : Satu kebetulankah ? (1) *)

Oleh : Erix Hutasoit & Dedek Purba **)

SELASA (19/6/2007) pada kolom opini Harian Analisa, kami membaca artikel “Bertemu dengan Batara Simatupang”. Artikel itu di tulis oleh Sabam Siagian, salah satu penulis-cum favorit kami. Dengan gaya bahasa sederhana yang mengalir indah, Sabam menuliskan pengalamannya bertemu DR. Batara Simatupang, pensiunan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Amsterdam, Belanda.

Setelah membaca dua tiga kali, ternyata Sabam tidak sekadar menulis untuk memperkenalkan DR. Batara. Di samping itu. Melalui tulisannya, Sabam berupaya pula ‘membersihkan’ nama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) dari julukan Mafia Berkley.

Sepertinya Sabam ‘kesal’ bekas kampusnya itu di tuding pro kapitalisme. Untuk membalas itu Sabam menulis,“ ….ada juga anggota kelompok FE-UI yang mendalami ekonomi sosialisme, berkelana ke Beograd dan Warsawa, akhirnya menetap di Amsterdam. Dan menganalisa secara mendalam akan kegagalan ekonomi sosialisme tersebut (“The Wandering member of the Berkley Mafia….!, komentar seorang pengamat”).”

Apa yang disorot Sabam bermula dari artikel David Ramson dalam Majalah Radikal Rampart tahun 1970. Artikel itu mengulas peranan sekelompok ekonom-cum lulusan Berkley University, Amerika Serikat (AS) dalam membangun pondasi ekonomi Orde Baru (Orba).

Kontroversi tulisan itu berakar pada teori konspirasi yang diajukan Ramson. “Ramson berteori bahwa kelompok Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan itu dibiayai oleh Yayasan Ford (lembaga hasil keuntungan kapitalisme AS), kemudian setelah kembali menjadi para dosen di sekolah Staf dan Komando Angakatan Darat di Bandung.

Dan akhirnya, setelah Orde Baru muncul dipimpin Jenderal Soeharto, maka tamatan Berkley itu menjadi anggota pemerintahannya. Itu membuktikan, menurut teori konspirasi yang dikembangkan oleh David Ramson, bahwa AS telah merencanakan sejak dini-hari munculnya pemerintahan militer yang anti komunis ditopang oleh sekelompok ahli ekonomi yang dididik oleh AS, supaya perekonomiannya mantap di mana modal AS dan negara-negara Barat terjamin mekar...,” tulis Sabam.

Sebagai sebuah teori, tesis Ramson itu memang bisa saja diperdebatkan. Namun yang menarik dari teori Ramson, bukan sekadar pada teori konspirasinya. Lebih dari itu. Teori ini memiliki daya jelajah yang luas. Walau fokus bahasan Ramson adalah Indonesia, akan tetapi teori ini dapat pula digunakan untuk melihat kasus-kasus negara lainnya, semisal Cile.

Cile dan Indonesia adalah dua negara yang terpisah jauh antar benua. Tapi jika dilihat dengan teori Ramson, maka keduanya punya ‘kemiripan’.

Pertama, kedua negara itu pernah dipimpin rezim militer yang berhasil naik ke puncak karir politik melalui kudeta yang berdarah-darah. Jenderal Soeharto di Indonesia dan Jenderal Augusto José Ramón Pinochet Ugarte atau Augusto Pinochet di Cile.

Kedua, sistem perekonomian pemerintahan rezim militer itu di bangun ekonom-cum lulusan universitas AS. Indonesia ditopang lulusan Berkley University dan Cile diarsiteki lulusan Chicago School of Economic.

Ketiga, perekonomian kedua negara pernah mencapai titik gemilangnya. Bank Dunia pernah memasukkan Indonesia ke dalam deretan “the Asian Economic Miracle.” Milton Friedman, guru besar Chicago School of Economic, menyebut sukses ekonomi Cile juga sebagai “The Economic Miracle”.

Dan yang keempat atau kesamaan terakhir terletak pada kisah tragis kedua negara yaitu ambruknya semua cerita-cerita sukses itu, diikuti kekacauan sosial yang mengiring tumbangnya rezim militer yang berkuasa.

Nah, jika Anda sedikit ‘kritis’ tentulah akan terbersik pertanyaan,“Kok bisa-bisanya sama? Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan?”

Ada Amerika Serikat di Indonesia dan Cile

Tanggal 11 September 1973, hari itu dikenang rakyat Cile sebagai hari dimulainya pemerintahan diktator pimpinan Jenderal Augusto Pinochet. Melalui kudeta yang kejam, Pinochet menggulingkan pemerintahan yang sah pimpinan Presiden Salvador Isabelino del Sagrado Corazón de Jesús Allende Gossens atau lebih dikenal dengan nama Salvador Allende.

Sang Presiden Allende kemudian di tembak mati, tepat di depan meja kerjanya karena menolak mengundurkan diri. Sejak saat itu Cile memasuki babak baru yang penuh darah dan kematian. Ribuan pendukung Allende ditangkap. Dan sekitar 3000 orang atau 0,03 persen penduduk Cile yang berjumlah sepuluh juta orang saat itu terbunuh.

Delapan tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang hampir sama. Sebuah pemberontakan berdarah terjadi di Jakarta. Korbannya adalah sederet perwira tinggi Angkatan Darat (AD) yang dibunuh dengan kejam. Partai Komunis Indonesia (PKI) di tuduh mendalangi.

Peristiwa itu kemudian dimanfaatkan Mayor Jenderal Soeharto bersama kelompok militernya untuk memukul balik. PKI dan organisasi kiri lainnya dibubarkan dan anggotanya ditangkapi. Diperkirakan dua juta orang yang terbunuh selama proses ‘pembersihan’ itu. Akhir dari lakon politik ini sama-sama diketahui. Soekarno dijatuhkan dari kursi presiden karena dianggap pro PKI. Lalu digantikan Jenderal Soeharto yang kemudian berkuasa 32 tahun lamanya.

Yang menarik adalah keterlibatan pemerintahan AS pada kedua kudeta ini, melalui CIA. Di Cile, keterlibatan ini menjadi jelas saat sebuah komisi di Kongres AS di bentuk beberapa tahun kemudian untuk menyelidiki hal ini. Hasil yang dilaporkan, CIA memang terlibat. Bukan saja pada kudeta tahun 1973, tetapi juga pada kudeta yang gagal sebelumnya yang dilakukan kelompok militer.

Terungkap pula AS memberikan bantuan keuangan pada partai politik yang anti komunis. Bantuan itu digunakan dalam membiayai kampanye anti komunis yang dilakukan melalui media di zaman Presiden Allende. Dokumen yang merangkum semua itu dikenal dengan nama “Track 1” dan “Track 2”. Arief Budiman menuliskannya dalam artikel berjudul Amerika, Cile dan Indonesia.

Arief Budiman menulis lebih lanjut. Di Indonesia, keterlibatan AS juga terbukti setelah publik diperbolehkan melihat dokumen yang semula masuk ke dalam katagori top secret (sangat rahasia), setelah dokumen itu berumur beberapa puluh tahun. Dari dokumen itu tampak adanya hubungan antara CIA dan militer Indonesia dalam usaha menumpas PKI. CIA rupanya sudah tahu bahwa G30S akan terjadi, bahkan ada kemungkinan mereka ikut merencanakannya.

Setelah G30S terjadi, CIA memberi daftar nama anggota PKI yang oleh militer lalu ditangkap dan dibunuh. Sebuah film dokumenter yang bagus tentang keterlibatan AS dalam peristiwa G30S baru-baru ini dibuat, berjudul Shadow Player (Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan Kumpulan Tulisan 1965-2005, Freedom Institute, Jakarta, 2006, hal. 429-430).

BERSAMBUNG.....

Erix Hutasoit, Team Editorial www.cefil19.co.cc Dedek Purba, Staff Litbang BEM UMI

Hidup hanya sekali, sesudah itu mati..

Zulfikar Akbar ( Banda Aceh)

Kita sudah menjadi manusia-manusia yang di hadapkan dengan persoalan-persoalan yang cukup mampu membuat dada sesak. Dari persoalan pribadi hingga ke skala yang lebih besar, manusia secara keseluruhan.

Saya hanya tertarik dengan dua persoalan saja: kemiskinan dan pertikaian. Alasannya 2 hal tersebut di antara berbagai persoalan lainnya, semakin menggurita. Tidak sedikit karena kemiskinan harus rela membunuh hingga bunuh diri, dan malah muak jika harus d ajak berbicara tentang harga diri.

Orang miskin berpandangan, harga diri hanya milik orang-orang kenyang. Ketika mereka merampok, mencuri itu semata karena tuntutan perut, perut dan perut.

Kita, bagaimanapun telah di berikan tuhan kelebihan berupa kesempatan sebagai pembelajar, kita telah di tunjukkan oleh Tuhan pada beragam persoalan yang menuntut peran kita sebagai manusia. Tinggal kita bergerak ke depan untuk berbuat sesuatu yang menyentuh akar persoalan atau termangu diam sembari hanya mengeluh, tanpa pernah membawa pengaruh apapun untuk kemajuan peradaban. Sertifikat akhir yang kita dapatkan hanya, hidup dengan matinya sama saja. Semoga sertifikat itu bukan untuk kita.

Terakhir, saya ingin katakan dan yakinkan, syurga di ciptakan Tuhan bukan untuk kaum religius yang individualistis tetapi untuk manusia yang PEDULI.

Penulis adalah pengiat Hak Azasi Manusia (HAM). Sementara ini menetap di Nanggroe Aceh Darusallam.